IMF (International Manipulation Fund) & WB (Wicked Bank)

Saya lebih setuju mengatakan IMF itu International Manipulation Fund dan WB sebagai Wicked Bank. Jadi, bisa dipastikan kedua lembaga keuangan internasional ini berdampak negatif. IMF dan WB lahir dari konferensi Bretton Woods yang mengatur mengenai sistem nilai mata uang asing tetap dan menjaga kestabilan moneter internasional. Konsep IMF dan WB ini awalnya muncul setelah PD II yang mengakibatkan kehancuran ekonomi negara-negara yang terlibat perang (Eropa). Dalam perkembangannya, IMF dan WB menjadi jawaban dalam doa negara yang krisis dan negara berkembang yang termakan teori modernisasi kaum ekonomi liberal. Pemikiran dasarnya adalah negara berkembang seyogyanya mengikuti jalur pembangunan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Telah menjadi keharusan untuk menuju masyarakat industri membutuhkan modal yang besar, dan teknologi modern, maka pinjaman menjadi solusinya. IMF dan WB adalah lembaga yang menyediakan pinjaman tersebut. Masalahnya adalah IMF dan WB memberikan utang dan conditionality(SAP) yang membuat dependensi. Kondisionalitas adalah segala persyaratan yang diberikan negara donor kepada negara penerima bantuan luar negeri dimana pihak penerima harus bersedia untuk melaksanakan persyaratan tersebut. Kondisonalitas mencakup; penyesuaian (devaluasi) mata uang lokal dan/atau floating nilai tukar tetap, liberalisasi perdagangan, deregulasi, privatisasi, melapaskan pengendalian atas suku bunga, memotong anggaran negara, termasuk menghapus subsidi konsumen. Bagi IMF, secara keseluruhan program tersebut merupakan policy program suatu negara yang dideskripsikan dalam Letter of Intent yang kemungkinan disertai dengan Memorandum of Economic and Financial Policies untuk diajukan sebagai pinjaman. IMF dan WB didominasi oleh G7, sehingga bisa diprediksi IMF dan WB tidak fokus lagi terhadap pertukaran mata uang, stabilasi ekonomi, dan memerangi kemiskinan melainkan negara G7 men’dikte’ negara berkembang yang juga anggota IMF & WB.

IMF dan WB berdampak pada instabilitas politik suatu negara, termasuk protes anti pemerintah serta kekacauan akibat naiknya harga. Kebijakan Pemerintah Yaman untuk menaikkan harga minyak dua kali lipat dari harga sebalumnya adalah bagian dari program reformasi ekonomi IMF/WB padahal menururt UNDP dalam HDI bahwa Yaman menempati peringkat 149 dari 177 negara kurang berkembang pada 2004, dan 42 % masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Kebijakan ini berakibat 13 orang tewas dalam demonstrasi. Intervensi IMF bahkan telah menantang kedaulatan nasional negara peminjam. Di Nicaragua, IMF mengancam menunda pinjaman yang baru ditandatanganinya karena pihak legislatif memberi dana lebih kepada pemerintah lokal guna perbaikan sector publik. IMF/WB juga berdampak negatif pada perekonomian negara berkembang. Negara berkembang menempuh ‘jalan sulit’ karena ingin membayar utang, misalnya; membujuk masuknya investor dengan menwarkan buruh murah. Sebagai akibatnya negara berkembang menjadi “tawanan ekonomi”, membuat produk-produk murah untuk di ekspor sementara mengimpor barang-barang dari perusahaan di Amerika dan Eropa. Menyangkut gaji buruh rendah, IMF/WB telah menekan Pemerintah Meksiko dan Haiti untuk mengeksploitasi buruh dan menghapus upah minimum.

Dampak negative IMF/WB pada bidang pendidikan adalah pengurangan anggaran pendidikan nasional demi angsuran pinjaman luar negeri. Kondisi ini terjadi di Zambia yang menghabiskan $ 1.3 milyar untuk pembayaran utang. Pembayaran kepada IMF ini setara dengan sepuluh kali biaya pemerintah untuk bidang pendidikan. Pada tahun 1997, sebesar 40 % anggaran nasional Zambia digunakan untuk membayar utang, dan hanya 7 % untuk pendidikan dasar, kesehatan, sanitasi, dan nutrisi. Pada bidang kesehatan, dampak negative IMF/WB adalah privatisasi atas perusahaan-perusahaan dan layanan negara. Privatisasi ini merupakan pengingkaran akses bagi masyarakat miskin untuk “sehat”. Di Afrika, untuk mencegah HIV/AIDS hanya 2,8 % dari pembelanjaan global, padahal kawasan tersebut berisi 10 % populasi dunia dan mencakup dua pertiga infeksi HIV dunia. IMF/WB juga berdampak negative pada aspek lingkungan. Secara sederhana, apabila negara telah mendapatkan SAP (Structural Adjustment Program), maka negara tersebut akan mendorong investor(MNC) masuk agar dapat melunasi utangnya dan kadang melupakan regulasi yang berlaku. Di Guyanan, IMF telah memaksa pengurangan anggaran kementerian lingkungan hidup sehingga memperlemah penegakan hukum lingkungan. Pada saat bersamaan, IMF mendorong pemerintah meningkatkan ekspor kayu, memperlonggar peraturan lingkunganan yang mengakibatkan Illegal logging dan degradasi lingkungan.

Fenomena pinjaman luar negeri tidak lain adalah neoimperialisme, yakni hegemoni negara maju kepada negara berkembang dengan berbagai cara yang bukan penjajahan fisik. Kita bahkan tidak sadar dengan keadaan ini. Utang luar negeri merupakan mekanisme yang sengaja diciptakan agar negara berkembang menjadi “dependensi” sehingga melakukan apapun yang di’dikte’kan oleh negara maju. IMF/WB merupakan penyebar paham kapitalis liberal dan menafikan kesiapan negara peminjam, kestabilan politik negara peminjam, dan korupsi yang rentan terjadi di negara berkembang. Utang itu memiskinkan.

Sumber:

Jakson, & Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Leviza, Jelly, 2009, Tanggung Jawab Bank Dunia Dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional (studi tentang dampak negative kondisionalitas pinjaman Bank Dunia dan IMF di Indonesia), Jakarta: PT.SOFMEDIA

Lliod & Steans, 2009, Hubungan Internasional Perspektif dan Tema, Yogyakarta: Pustaka Pelajar